Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim ke Samarinda 2026 Turun Drastis

KLIKSAMARINDA – Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kepada Kota Samarinda pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Meski tetap menjadi daerah penerima Bankeu terbesar di Kaltim, Samarinda tercatat sebagai wilayah dengan penurunan nilai paling besar secara nominal.

Pada 2026, Samarinda hanya menerima Bankeu sebesar Rp311,66 miliar. Angka tersebut turun Rp264,13 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp575,79 miliar. Penurunan ini menjadi yang terbesar di antara sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, penurunan Bankeu tidak terlepas dari kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim yang juga mengalami tekanan. Menurutnya, penurunan APBD provinsi berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menyalurkan bantuan keuangan.

“Kita bisa pahami karena APBD provinsi juga turun. Pemerintah Provinsi Kaltim sedang mengalami shock fiskal akibat penurunan pendapatan yang cukup signifikan,” ujar Andi Harun.

Namun demikian, Andi Harun menegaskan bahwa alokasi Bankeu yang masuk ke Samarinda pada 2026 hampir seluruhnya bukan berasal dari kebijakan murni pemerintah provinsi, melainkan dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Kaltim.

“Sepanjang informasi yang kami terima dari TAPD provinsi, Bankeu yang masuk ke Samarinda hampir 100 persen bersumber dari pokir anggota DPRD Provinsi. Kami praktis tidak mendapatkan Bankeu yang murni berasal dari kebijakan pemerintah provinsi,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Andi Harun menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Provinsi Kaltim yang telah menempatkan pokirnya di Kota Samarinda untuk mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

“Kami ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD yang telah menaruh pokirnya untuk membantu masyarakat Samarinda. Itu patut diapresiasi,” ucapnya.

Andi Harun berharap Pemprov Kaltim dapat mengalokasikan Bankeu yang murni dari pihak pemerintah untuk diberikan pada tahun depan.

“Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang pemerintah provinsi juga bisa mengalokasikan. Untuk tahun ini kita harus bisa memaklumi,” pungkasnya. (*)

Penulis: Harpiah AM